Dilema & Problematika Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) (Bagian 2)

 Oleh : Asep Kurnia, S.Pd.

 

Saya berprinsip : Menyelesaikan masalah jangan dengan menimbulkan masalah baru , menyelesaikan bencana tidak boleh menimbulkan bencana lain. (Askur, 28 Juli 2020).

Makin hari persoalan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) model daring yang kemudian diberi istilah atau padanan kata BDR ( Belajar Dari Rumah) makin rumit dan meruncing bahkan menjadi hal yang menuai banyak kritikan dari berbagai pihak sampai dikaitkan dengan keberadaan istilah baru POP (Program Organisasi Penggerak) dengan tiba tiba  muncul berita Muhammadiyah, NU dan belakangan PGRI mundur dari POP yang digagas mendikbud padahal sejarah mencatat dan kita tahu bahwa organisasi tersebut adalah biang nya penggerak pendidikan di Indonesia , entah karena harga diri atau karena uang kah mereka mundur semua sedang bertanya tanya atau bisa jadi karena di POP banyak kejanggalannya yang konon ada katagori yang dimunculkan sebagai  " Gajah-Macan- Kijang".

Dari hasil penelitian survai menunjukan bahwa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menyisakan beban dan tantangan baru bagi anak, orangtua maupun pihak sekolah. Pada PJJ fase pertama, sebuah survei menyebutkan metode ini berjalan tidak efektif dan 77,8% responden siswa mengeluhkan kesulitan belajar dari rumah. Rinciannya :  37,1% siswa mengeluhkan waktu pengerjaan yang sempit sehingga lelah dan stress; 42% siswa kesulitan daring karena orangtua mereka tidak mampu membelikan kuota internet, dan 15,6% siswa mengalami kesulitan daring karena tidak memiliki peralatan daring, baik handphone, komputer PC, apalagi laptop. Jika benar, hasil survai ini hemat penulis dapat dijadikan rujukan & evaluasi berharga bagi mendikbud untuk merevisi PJJ yang lebih adaptif & fleksibel mengikuti kebutuhan dan kondisi usia peserta didik   di fase kedua demi mengatasi kerentanan yang berpotensi negatif dialami peserta didik selama PJJ.  

Dengan situasi dan kondisi yang sangat kurang baik serba sulit (terpuruk) akibat pandemi covid-19 , maka tidaklah salah bila Kemendikbud segera melakukan penyederhanaan kurikulum di semua jenjang pendidikan, terutama sekali di tingkatan TK, SMP sampai SMA/SMK ( baca : syukur kalau sudah merevisi).

Kurikulum 2013 harus segera disederhanakan, disesuaikan dengan situasi darurat, sehingga diharapkan menjadi kurikulum adaptif & fleksibel dengan Kompetensi Dasar  dikurangi. Kemdikbud harus memilah dan memilih materi yang esensial dan dapat dilaksanakan anak ketika belajar dari rumah.

Di lain pihak Pemerintah Pusat melalui Kemenkominfo RI agar segera membuat kebijakan penggratisan internet selama PJJ pada 6 bulan ke depan karena banyak anak dari keluarga menengah ke bawah tak mampu melaksanakan pembelajaran daring akibat tak mampu membayar kuota internet. Kemudian sesegera mungkin untuk melengkapi segala fasilitas dan sarpras di setiap sekolah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PJJ yang berkeadilan.

Demi mengikis asumsi dan pendapat miring bahwa:   " YANG KAYA MAKIN PINTAR YANG MISKIN MAKIN BODOH dan MENGHASILKAN GENERASI PEMALAS  ( Belajar online tetapi otak, watak, adab dan moral siswa  jadi offline ) Sekolah Online hanya memperkaya Perusahaan Provider internet "  dengan perhitungan kasar di Indonesia

Ada 70 Juta Pelajar dari SD - Mahasiswa

Berapa keuntungan mereka ? , maka tidak berlebihan juga bahwa PJJ perlu dikaji ulang untuk dipermanenkan seperti rencana & harapan pak mendikbud. Bukan kah tujuan pendidikan nasional kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bukan menciptakan generasi berotak aplikasi semata ( iptek nya bagus ) tapi hampa & kosong attitude ( imtaqnga minus) .

Memang,  sampai kapan  pun bahwa pendidikan yang lebih bermakna dan hasil guna adalah harus mejamin pemenuhan ranah kognitif, affecktif dan pshycomotorik siswa  ...dan itu hanya akan didapat bila PEMBELAJARAN DILAKUKAN DENGAN CARA TATAP MUKA DI KELAS karena adanya interaksi positif antara pengajar yang mengajar ( guru) dan pelajar yang belajar ( siswa).(askur, 27 juli 2020)