KH. Syakur Khudhary

Tujuan bangsa Indonesia memerdekakan diri dari cengkraman penjajah sebagai mana dikemukakan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.
Dalam menjabarkan tujuan memajukan kesejahteraan umum, dalam Pasal 33 ayat (4) perubahan keempat yang disahkan tanggal 10 Agustus 2002, dinyatakan bahwa:
“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Dalam rangka menjalankan roda ekonomi, baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana, yang untuk pemenuhan dana tersebut salah satunya diperoleh melalui pinjam meminjam.
Untuk kelancaran pinjam meminjam pada umumnya diperlukan jaminan atau agunan, dan jaminan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah gadai.
Pengertian Gadai (konvensional) seperti dirumuskan dalam Pasal 1150
Kitab Undang undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:
“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas sesuatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kriditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Pengertian gadai yang tercantum dalam Artikel 1196 vv, titel 19 Buku III N.B.W. berbunyi bahwa: gadai adalah “hak kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan”. Menurut Andi Prajitno[1], kedua pengertian tersebut perlu disempurnakan. Seharusnya yang diartikan dengan gadai adalah “suatu perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitur dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditor untuk menjamin pelunasan suatu utang gadai ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya”.
Dari ungkapan di atas hal-hal yang perlu kita cermati adalah: Pertama gadai adalah suatu perjanjian, kedua debitur menyerahkan benda bergerak dan ketiga sebagai pelunasan utang tatkala debitur wanprestasi.
Pertama: gadai adalah suatu perjanjian.Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313.
”Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
Menurut Subekti[2], suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal”.
Kemudian Pasal 1338 ayat (1) menyatakan:
 “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dan untuk sahnya suatu perjanjian, dinyatakan dalam Pasal 1320:“Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat: yaitu:1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; dan 4. Suatu sebab yang halal”
Kedua: debitur menyerahkan benda bergerak. Benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya dapat dipindahkan atau karena ditentukan undang-undang[3], sedang benda tidak bergerak adalah benda yang karena sipatnya tidak dapat dipindahkan atau karena peruntukkannya atau karena ditentukan undang-undang[4].
Pengertian benda. Di dalam KUH Perdata ditemukan dua istilah yaitu benda (zaak) dan barang (goed). Pada umumnya yang diartikan dengan benda (berujud, bagian kekayaan, hak), ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan obyek hukum[5].
Tan Kamelo membagi benda atas benda bergerak dan tak bergerak serta terdaftar dan tidak terdaftar[6]
Pembagian benda bergerak dan tak bergerak mempunyai akibat hukum
(rehctgevolg) terhadap kedudukan berkuasa (bezit), penyerahan, (levering), kadaluwarsa  (veryaring), pembebanan (bezwaring) dan penyitaan (beslag), sedang pembagian benda terdaftar dan tidak terdaftar untuk memenuhi aspek publisitas dan sebagai bukti kemilikan atas benda tersebut.

Ketiga: Untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut.Dalam hal si berhutang wanprestasi, pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai. Dari hasil penjualan ini kreditor berhak mengambil pelunasan piutangnya  beserta bunga dan biaya penjualan barang tersebut. Seperti disebutkan dalam pasal 1155 ayat 1 KUH Perdata.
“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidra-janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasan-kebiasan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim belaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan biaya tersebut...”

Gadai dalam istilah syari’ah disebut rahn. Zainuddin Ali[7], menyimpulkan dari pendapat ulama Syafi’iyah, Hanabilah, Malikiyyah, Ahmad azhar Basyir dan Muhammad Syafi’i Antonio: bahwa rahn (gadai syari’ah) adalah:
”menahan barang jaminan yang bersipat materi milik sipeminjam  (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak bisa membayar utang pada waktu yang ditentukan”.
Dari rumusan tersebut tampak bahwa gadai syari’ah merupakan perjanjian utang piutang antara yang menggadaikan (rahin/debitur) dengan penerima gadai (murtahin/kreditur). Pemberi gadai  menyerahkan harta benda apasaja yang bernilai ekonomis kepada penerima gadai sebagai jaminan, dimana harta tersebut dapat dijual untuk membayar utang tatkala pemberi gadai tidak dapat melunasi utang tersebut.
Membandingkan objek jaminan antara gadai berdasar hukum perdata (gadai konvensional), dengan gadai menurut Islam yang diistilahkan dengan gadai syari’ah, nampak jelas bahwa gadai konvensional mensyaratkan bahwa jaminan (marhun) itu haruslah barang bergerak sedang menurut gadai syari’ah jaminan tidak dimestikan barang bergerak[8].
Dari pengertian gadai syari’ah (rahn) diatas, nampak bahwa fungsi perjanjian/akad  antara pihak peminjam dan yang meminjamkan adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemberi pinjaman  karena adanya barang jaminan yang dapat dijual untuk memenuhi kewajiban peminjam tatkala peminjam tidak mampu atau cidera janji (wan prestasi), karena itu rahn pada prinsipnya adalah murni kegiatan tolong-menolong dengan memberi pinjaman uang yang bersipat sosial, dan tidak dikaitkan dengan suatu imbalan. Jika peminjaman uang itu dimaksud untuk menarik keuntungan, maka termasuk riba dan hukumnya haram[9]
Gadai syari’ah berbeda dengan gadai konvensional dimana gadai konvensonal memperbolehkan memberikan imbalan berbentuk bunga seperti tercermin dalam Pasal 1765  KUH Perdata: yang menyatakan bahwa:” adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian”.
Bunga yang diperjanjikan atas peminjaman beras atau gandum, lazimnya beras atau gandum, meskipun tidak dilarang untuk menetapkan bunganya dengan uang[10].
Besarnya bunga berdasar Staatsblad (lembaran negara) Tahun 1848 No. 22 adalah 6 (enam) prosen pertahun, sedang bunga yang diperjanjikan boleh lebih dari itu.[11]
Secara umum, penyaluran kredit adalah kegiatan bisnis meminjamkan dana (fund lending) kepada masyarakat berdasarkan pinjam-meminjam disertai bunga yang telah ditentukan dan wajib dilunasi beserta utangnya pada akhir jangka perjanjian.[12]
Dari uraian di atas terdapat dua perbedaan pokok antara gadai konvensional dengan gadai syari’ah yaitu:
Gadai konvensional mensyaratkan bahwa barang jaminan itu haruslah barang bergerak[13] sedang dalam gadai syari’ah barang jaminan tidak mesti barang bergerak. Dalam gadai konvensional yang meminjamkan (penerima gadai/murtahin/kreditur) bisa mengambil keuntungan berupa bunga pinjaman,  sedang dalam gadai syari’ah yang meminjamkan tidak boleh mengambil imbalan
dari gadai yang berbentuk bunga, karena bunga termasuk dalam kategori riba dan riba adalah haram.
Berdasarkan teori kredo atau teori syahadat[14], yaitu suatu teori hukum Islam di Indonesia, prinsip ini menghendaki agar setiap orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dalam Al-Qur’an. Allah telah melarang riba seperti disebutkan dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 275;”...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. Ulama Islam sepakat bahwa riba adalah haram, salah satu yang dipermasalahkan adalah apakan bunga bank termasuk riba atau tidak. Dengan keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 16 Desember 2003 tentang haramnya bunga bank, maka sudah tentu bunga dari gadaipun hukumnya haram.
Dalam hal gadai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) perbedaan yang prinsip dalam gadai konvensional dengan gadai syari’ah, seperti halnya perbedaan prinsip dalam Bank Konvensional dengan Bank Syari’ah adalah terletak dalam keuntungan. Dalam gadai konvensional dan bank konvensionl keuntungan diambil dari bunga yang diperjanjikan pada saat akad, sedang dalam gadai syari’ah keuntungan tidak boleh diambil berdasarkan bunga, keuntungan bisa diambil dari menyewakan tempat penyimpanan barang jaminan.
            Belakangan ini banyak penawaran  melalui media cetak, media elektronik maupun pamplet yang bersedia meminjamkan dana segar untuk modal usaha dan lain sebagainya yang bisa dicairkan dalam waktu yang relatif singkat dengan menggadaikan/menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).  Setelah memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas tentang gadai, maka penawaran ini perlu dipertanyakan keberadaannya.
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), merupakan barang bergerak terdaftar. Buku itu merupakan sertifikat dari kendaraan. Dilihat dari “barang bergerak” maka bisa dijadikan jaminan baik menurut gadai konvensional maupun menurut gadai syari’ah, namun jika dilihat dari fungsi jaminan dimana jaminan itu nilainya harus lebih besar dari utang karena ia berfungsi untuk menutupi utang, maka baik menurut gadai konvensional maupun gadai syari’ah, BPKB tidak bisa dijadikan sebagai jaminan.
Jika dilihat dari asas hukum jaminan dan doktrin hukum perdata yang mengatakan bahwa semua harta debitur memikul beban untuk melunasi hutangnya kepada kreditur, sampai terpenuhi seluruh pembayaran hutang[15]. Sesuai dengan Pasal 1131 BW, maka BPKB bisa saja dijadikan sebagai jaminan.
Menurut Subekti[16]: Pasal 1131 BW menetapkan bahwa segala kebendaan si berutang (debitor)  baik yang bergerak maupun yang tak begerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Ini berarti bahwa semua kekayaan seorang dijadikan Jaminan untuk semua kewajibannya, yaitu semua hutangnya. Inilah yang oleh hukum Jerman dinamakan HAFTUNG. Kalau seseorang mempunyai suatu hutang, maka jaminannya adalah semua kekayaannya. Kekayaan ini dapat disita dan dilelang dan dari hasil pelelangan ini dapat diambil suatu jumlah untuk membayar hutangnya kepada kreditornya.

Jika yang dimaksud dengan BPKB adalah apa yang tercatat dalam BPKB tersebut dan ia hanya merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman, maka gadai BPKB seperti yang ditawarkan dalam media cetak, media elektronik dan pamplet tersebut, sebenarnya fidusia, sedang fidusia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999.
Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia; Fidusia adalah “pengalihan hak kemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”,
Dalam kontek gadai konvensional dengan jaminan fidusia BPKB berarti: Pengalihan hak kepemilikan kendaraan bermotor dari pemberi gadai/debitur kepada penerima gadai/kreditur, atas dasar kepercayaan, kendaraan bermotor tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur), sedang BPKB kendaraan tersebut dikuasai oleh kreditur sampai lunasnya utang.
Pada gadai syari’ah, gadai dengan jaminan fidusia BPKB berarti: Terhadap barang gadaian/marhun yang berbentuk kendaraan bermotor, diadakan perjanjian antara rahin dan murtahin. Rahin memanfaatkan kendaraan bermotor yang digadaikan tersebut dengan akad mudharabah dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Biasanya pembagian keuntungan itu adalah 85 % untuk rahin dan 15% untuk murtahin[17]



[1] Andi Prajitno, Hukum Fidusia – Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang
No. 42 Tahun 1999, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hlm. 134.
[2] Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, Cet. Ke 19, 2002, hlm. 1.
[3] Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia-Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung, Cet ke-dua, 206, hlm. 32
[4] I b i d
[5] Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung,1997, hlm. 35.
[6] Tan Kamelo, op. cit, hlm. 141
[7] ZainuddinAli, Hukum Gadai Syari’ah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.3.
[8] Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid,  Lembaga Keuangan Syari’ah, Zikrul Hakim, Jakarta, 2008, di halaman 189: dalam praktik,  jaminan di LKS itu masih barang bergerak,
[9] Kaidah Fiqh “setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang (muqridh) adalah riba.
[10] Subekti, Aneka Perjanjian,PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Kesepuluh, 1995 hlm. 128-129.
[11]  I b i d, hlm. 129.
[12] Abdul Kadir Muhammad, Hukum Organisasi Perusahaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 273.
[13] KUH Perdata No. 1150:”Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas sesuatu barang bergerak....

[14] Juhaya S. Praja, Teori-Teori Hukum Suatu Telaah PerbandinganDengan Pendekatan Filsafat, Pasca Sarjana Universitas Islam IUIN) Bandung, 2009, hlm. 107.
[15] Yahya Harahap dalam Tan Kamelo, op.cit, hlm. 332.
[16] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Cet ke XXIX, 2001, hlm. 11
[17] Zainuddin Ali, op.cit, hlm.90.
2.1   Pengertian Riba
Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam.
Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar . Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.
Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.
Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 :“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... .”

2.2   Macam-Macam Riba
Menurut para fiqih, riba dapat dibagi menjadi 4 macam bagian, yaitu sebagai berikut :
1.    Riba Fadhl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kwalitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. contohnya tukar menukar emas dengan emas,perak dengan perak, beras dengan  beras dan sebagainya.
2.    Riba Yad, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, maksudnya : orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.
3.    Riba Nasi’ah  yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contoh : Aminah meminjam cincin 10 Gram pada Ramlan. Oleh Ramlan disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram, dan apa bila terlambat 1 tahun, maka tambah 2 gram lagi, menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran satu tahun.
4.    Riba Qardh, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami/mempiutangi.
Contoh : Ahmad meminjam uang sebesar Rp. 25.000 kepada Adi. Adi mengharuskan dan mensyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar Rp. 30.000 maka tambahan Rp. 5.000 adalah riba Qardh.

2.3  Faktor Penyebab Memakan dan Di Haramkannya Perbuatan Riba
Faktor Penyebab Memakan Riba:
1.    Nafsu dunia kepada harta benda
2.    Serakah harta
3.    Tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang telah Allah SWT berikan
4.    Imannya lemah
5.    Selalu Ingin menambah harta dengan berbagai cara termasuk riba
Faktor Penyebab di haramkan Riba:
1.    Merugikan orang lain
2.    Sama dengan mengambil hak orang lain
3.    Mendapat laknat dari Allah SWT.
4.    Neraka ancamannya
5.    Termasuk perbuatan syetan yang keji
6.    Memperoleh harta dengan cara yang tidak adil


Adapun hal-hal yang menimbulkan riba diantaranya adalah :
1.    Tidak sama nilainya.
2.    Tidak sama ukurannya menurut syara’, baik timbangan, takaran maupun ukuran.
3.    Tidak tunai di majelis akad

Berikut ini merupakan contoh riba penukaran :
  Seseorang menukar uang kertas Rp 10.000 dengan uang receh Rp.9.950 uang Rp.50 tidak ada imbangannya atau tidak tamasul, maka uang receh Rp.50 adalah riba.
  Seseoarang meminjamkan uang sebanyak Rp. 100.000 dengan syarat dikembalikan ditambah 10 persen dari pokok pinjaman, maka 10 persen dari pokok pinjman dalah riba sebab tidak ada imbangannya.
  Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras  dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba, seabab beras harus ditukar dengan beras yang sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya. Jalan  keluarnya  ialah beras ketan dijual terlebih dahulu dan uangnya digunakan untuk membeli beras dolog.

      2.4   Larangan-Larangan Riba dalam Al Qur’an
Adapun  dalil yang terkait dengan perbuatan riba, berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits. Di antara ayat tentang riba adalah sebagai berikut: 
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًۭا مُّضَٰعَفَةًۭ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. QS Ali Imran : 130.
ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. QS:2: 275,
يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. QS Al-Baqarah : 276.  
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS Al-Baqarah : 278).
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍۢ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. QS Al-Baqarah : 279.
وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًۭا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍۢ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). QS. Rum : 39.

     Dan di antara hadits yang terkait dengan riba adalah :
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ
Dari Jabir r.a Rasulullah SAW telah melaknat (mengutuk) orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya dan dua saksinya. HR. Muslim.
2.5   Dampak dan Hikmah Pelarangan Riba
Riba dapat berdampak buruk terhadap:
  Pribadi seseorang
  Kehidupan masyarakat
  Ekonomi

Akibat-akibat buruk yang di jelaskan para ekonom muslin dan non-muslim, di antaraya:
  Riba merusak sumber daya manusia
  Riba merupakan penyebab utama terjadinya Inflasi
  Riba menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi
  Riba menciptakan kesenjangan social
  Riba Faktor utama terjadinya krisis Ekonomi Global

Dampak Riba Pada Ekonomi
Riba (bunga) menahan pertumbuhan ekonomi dan membahayakan kemakmuran nasional serta kesejahteraan individual dengan cara menyebabkan banyak terjadinya distrosi di dalam perekonomian nasional seperti inflasi, pengangguran, distribusi kekayaan yang tidak merata, dan resersi.·
Bunga menyebabkan timbulnya kejahatan ekonomi. Ia mendorong orang melakukan penimbunan (hoarding) uang, sehingga memengaruhi peredaranya diantara sebagian besar anggota masyarakat. Ia juga menyebabkan timbulnya monopoli, kertel serta konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Dengan demikian, distribusi kekayaan di dalam masyarakat menjadi tidak merata dan celah antara si miskin dengan si kaya pun melebar. Masyarakat pun dengan tajam terbagi menjadi dua kelompok kaya dan miskin yang pertentangankepentingan mereka memengaruhi kedamaian dan harmoni di dalam masyarakat. Lebih lagi karna bunga pula maka distorsi ekonomi seperti resesi, depresi, inflasi dan pengangguran terjadi.
Investasi modal terhalang dari perusahaan-perusahaan yang tidak mampu menghasilkan laba yang sama atau lebih tinggi dari suku bunga yang sedang berjalan, sekalipun proyek yang ditangani oleh perusahaan itu amat penting bagi negara dan bangsa. Semua aliran sumber-sumber finansial di dalam negara berbelok ke arah perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek laba yang sama atau lebih tinggi dari suku bunga yang sedang berjalan, sekaliun perusahaan tersebut tidak atau sedikit saja memiliki nilai sosial.·

Riba (bunga) yang dipungut pada utang internasional akan menjadi lebih buruk lagi karena memperparah DSR (debt-service ratio) negara-negara debitur. Riba (bunga) itu tidak hanya menghalangi pembangunan ekonomi negara-negara miskin, melainkan juga menimbulkan transfer sumber daya dari negara miskin ke negara kaya. Lebih dari itu, ia juga memengaruhi hubungan antara negara miskin dan kaya sehingga membahayakan keamanan dan perdamaian internasional.


Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan membolehkan semua pekerjaan atau mua'malah yang tidak merugikan orang lain. Salah satu berbentuk mua'malah yang dilarang keras oleh Islam adalah riba'. Riba artinya "setiap keuntungan yang didapatkan oleh pemberi hutang dari si penghutang sebagai imbalan dari tempo atau penundaan waktu bayar.
Contoh riba': - memberi hutang dengan ada bunganya; - bunga yang diberikan oleh bank; berhutang kepada bank yang bukan bank syariah.

Beratnya dosa riba'.
  1. salah satu dari 7 dosa besar
  2. dosanya lebih besar dari berzina dengan ibu kandung sendiri. Nabi r bersabda: riba itu ada 70 pintu yang paling ringan diantaranya adalah seperti seorang laki-laki yang menikahi ibunya. (HR. Thabrani).
  3. dilaknat (dikutuk) oleh Allah I. Nabi r bersabda: Allah I melaknat orang yang memungut riba', orang yang memberi, pencatatnya dan 2 (dua) orang yang menjadi saksinya. (HR. Bukhari dan Muslim). Seorang yang dilaknat oleh Allah I maka ia tidak akan berbahagia jika ia tidak bertobat.
  4. Allah I akan memusnahkan mencabut keberkahannya. (qs. 2:276).
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS. 2:276)

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. 2:279)

Yang dimaksud memusnahkan riba' adalah memusnahkan/meniadakan keberkahan harta itu.

Harta yang diperoleh dengan riba' meskipun banyak tetapi kesudahannya akan musnah/rusak karena tidak diberkahi oleh Allah I.

  1. akan diperangi oleh Allah I dan RasulNya.

Saudaraku kaum muslimin …. Ini adalah sebuah nasihat yang tulus. Seorang yang ingin hidup bahagia di dunia dan akherat, maka hendaklah ia menjauhi riba', sekecil apapun.
Bertaqwalah kepada Allah I dan peganglah janji Allah I berikut ini. (Qs. 65:2-3)