Silabus Hukum Perdata Islam Indonesia

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Satuan Acara Perkuliahan

A.     Identitas

1.    Nama Mata Kuliah      : Hukum Perdata Islam Indonesia      

2.    Program Studi              : AS                                                    

3.    Fakultas                       : Syariah

4.     Semester                     : VI (Enam)    

5.         Bobot                                    : 3 sks

6.    Elemen Kompetensi         : Mata kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)

7.    Jenis kompetensi              : Utama

8.    Alokasi Waktu                  : 1400 Menit                                       

           

B.     Deskripsi Mata Kuliah:

Hukum Perdata Islam di Indonesia komponen Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) dengan  bobot 3 SKS yang wajib diambil oleh semua mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan AS. Mata kuliah ini membicarakan hukum perdata Islam yang berlaku di Indonesia dan penerapannya dalam bentuk hukum keluarga Islam bagi masyarakat Muslim. Materi pembahasannya merentang mulai sejarah (politik) berlakunya hukum Islam berikut teori-teorinya, hingga penyusunan aturan-aturan (Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam) yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam yang berlaku dan diterapkan secara legal formal sesuai  aturan main negara.

C.     Standar kompetensi:

Mahasiswa memiliki pengetahuan memadai, dapat memahami dan menganalisis berbagai dinamika yang terkait dengan hukum perkawinan Islam serta dapat menyikapinya secara bijaksana dan menjelaskannya secara ilmiah. Dengan mengikuti mata kuliah ini mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan evaluasi dan berupaya menunjukkan alternatif pemecahan masalah atas isu-isu maupun peran dan signifikansi hukum perdata Islam di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hukum perkawian dan keluarga.

D.    Ranah dan Proses Integrasi-Interkoneksi:

Sebagai suatu disiplin keilmuan, Hukum Perdata Islam Indonesia tidaklah berdiri sendiri. Keberadaannya saling berkait dengan bidang keilmuan lain sehingga membentuk sebuah proses integrasi dan interkoneksi. Integrasi dan interkoneksi ini berlangsung pada berbagai level, baik filosofis, metodologis hingga strategis.

Hukum perkawinan Islam di Indonesia sesungguhnya bersumber dari dan disusun dengan tiga sistem hukum yang berbeda (hukum Islam, adat, dan Barat). Secara filosofis, pembahasan tentang nilai dan prinsip dasar dalam pembentukan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia terkait dengan sistem dan prinsip-prinsip yang berkembang pada ketiga sistem hukum tersebut. Atas dasar ini, pengetahuan teoretis mengenai teori dan prinsip hukum sangat penting untuk dikuasai seperti ushul fiqh, qawaid fiqhiyyah dan filsafat hukum Islam untuk pengayaan teoretis mengenai prinsip hukum Islam, pengantar ilmu hukum, pengantar hukum di Indonesia dan hukum keluarga untuk hukum positif dan hukum adat untuk hukum adat. 

Secara metodologis, pembentukan dan perkembangan hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak cukup hanya didekati dengan pendekatan normatif keagamaan saja. Pendekatan saintifik sangat penting untuk mengkaji perkembangan dan paktek hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Selain pengetahuan normatif mengenai hukum Islam, hukum adat dan hukum positif, bekal teoretis ilmu-ilmu sosial seperti teori-teori dalam tradisi sosiologi dan antropologi sangat penting untuk dikuasai sebagai pendukung mata kuliah ini. Pada level ini, beberapa mata kuliah seperti fiqh munakahat dan hukum perdata sangat penting sebagai bekal pengetahuan normatif mengenai hukum perdata Islam di Indonesia. Sedangkan mata kulaih sosiologi, terutama sosiologi keluarga dan juga antropologi mempunyai peranan penting dalam melihat hukum perdata Islam di Indonesia secara kritis.Selanjutnya, oleh sebab itu, maka proses yang sama harus pula dilakukan dalam strategi pembelajarannya.

Proses integrasi dan interkoneksi pada wilayah filosofis dan metodologis di atas berimpliksi pada proses dan strategi pembelajarannya. Di level strategi ini diterapkan proses belajar secara kritis, dengan cara memadukan  analisis normative keagamaan dan yuridis pada satu sisi dengan ragam pendekatan kritis yang lazim digunakan dalam teori-teori sosial.

E.     Mata Kuliah pendukung Proses Integrasi-interkoneksi

1. Pengantar Ilmu Hukum
2. Pengantar Hukum Indonesia
3. Pengantar Hukum Keluarga
4. Fiqh Munakahat
5. Hukum Adat
6. Ushul Fiqh
7. Qawaid Fiqhiyyah
8. Hukum Perdata
9. Sosiologi keluarga
10. Antropologi hokum
11. Filsafat Hukum Islam

F.    Taksonomi[1] :

Pengenalan/Pengetahuan	5%
Pemahaman	25%
Aplikasi	15%
Analisis	25%
Evaluasi	15%
Kreasi	15%

G.    Uraian Silabus

Tatap Muka	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok	Strategi Pembelajaran	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
I	Mahasiswa mengerti mengetahui tentang dan mampu memahami hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sejarah dan pembentukannya	Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan: a.   sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum perkawinan. b.  sumber dan rujukan pembentukan hukum Islam c.   teori keberlakuan hukum Islam di Indonesia	I. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:    1. Sejarah perkembangan    2. Sumber-sumber pembentukan hukum    3. Teori-teori keberlakuan Hukum Islam di Indonesia	Ceramah dan Diskusi	100 menit	Arso Sosroatmodjo & Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Ratno Lukito, Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia, Moh Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: antara Hukum Islam dan hokum Umum; Amrullah Achmad, Dimensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional: mengenang 65 th. Prof. Dr Bustanul Arifin
II	Mahasiswa mengetahui dan mampu memahami sejarah pembentukan dan tujuan KHI	Mahasiswa mengerti dan mampu menjelaskan : a.     Sejarah pembentukan KHI b.    Tujuan perumusan KHI c.     Sumber rujukan dalam merumuskan KHI	II. Kompilasi Hukum Islam: 1.   Pembentukan dan perumusan. 2.   Tujuan perumusan 3.   Rujukan-rujukan (Agama, Adat dan Barat	Ceramah dan  diskusi	100	Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia; Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam; Ratno Lukito, Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia; Siti Musdah Mulia dan Mark Cammack, “Toward a just Marriage Law” dlm. Michael Feener dan Mark Cammack, Islamic law in Contemporary Indonesia (128-145), Jaih Mubarok, Modernisasi hukum perkawinan di Indonesia
III	Mahasiswa mampu menjelaskan hokum  perkawinan yang berlaku di Indonesia	Mahasiswa mampu menjelaskan aturan perundang-undangan mengenai: a.   pengertian perkawinan b.   tujuan perkawinan c.   Prinsip perkawinan	III. Perkawinan dalam Perundang-undangan 1.  Pengertian dan tujuan perkawinan 2.  Prinsip dan dasar perkawinan	Tugas kelompok dan Diskusi	100	Kompilasi Hukum Islam; Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam; Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia; Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia; Jaih Mubarok, Modernisasi hukum perkawinan di Indonesia
IV	Mahasiswa mampu menjelaskan perkawinan yang sah menurut perundang-undangan	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan: syarat dan rukum perkawinan di Indonesia	IV.  Peminangan dan Perkawinan yang  Sah 1.  Syarat dan Rukun Perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia 2.  Mahar 3.  Pencatatan Perkawinan dan akta nikah	Tugas kelompok dan diskusi	100	Kompilasi Hukum Islam; Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam; Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia; Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia; Jaih Mubarok, Modernisasi hukum perkawinan di Indonesia
V	Mahasiswa mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan larangan dan pencegahan perkawinan	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan: a.      hal-hal yang menjadi penghalang melakukan perkawinan b.     hal-hal yang menggugurkan status perkawinan	IV. Larangan Perkawinan       1.Pencegahan dan pembatalan perkawinan	Tugas kelompok dan Diskusi	100	Kompilasi Hukum Islam; UU No 1 tahun 1974;  Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia; Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam; Amiur nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh UU No 1/1974 sampai KHI; Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Khoiruddin Nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Isteri
VI	Mahasiswa mampu memahai aturan tentang perjanjian perkawinan	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan aturan yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan dan tata caranya	V. Perjanjian dalam Perkawinan	Tugas kelompok dan Diskusi	100	Kompilasi HukumIislam; UU No 1 Tahun 1974, Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia; Khoirudin nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Isteri; Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam
VII	Mahasiswa mampu memahami status perkawinan wanita hamil dalam perundang-undangan	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan: a.     Status wanita hamil dalam perundang-undangan. b.    Prosedur perkawinan wanita hamil.	VI. Perkawinan Wanita hamil	Tugas kelompok dan Diskusi	100	Kompilasi Hukum Islam, Ahmad Rofiq, Hukum islam di Indonesia, Khoirudin nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Isteri; Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam
VIII	Mahasiswa mengenal dan memahami peraturan dan pemikiran poligami di Indonesia	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan: a.     aturan tentang poligami. b.    Prosedur poligami	VII. Poligami: Alasan, syarat dan prosedur poligami	Tugas kelompok dan Diskusi	100	Kompilasi Hukum Islam, Ahmad Rofiq, Hukum islam di Indonesia, Khoirudin nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Isteri; Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam
UJIAN MID SEMESTER GENAP
IX	Mahasiswa mampu memahami tugas, kewajiban dan hak suamis isteri menurut undang-undang	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan: a.  hak-hak suami dan isteri b. kewajiban-kewajiban suami dan isteri	VIII. Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri 1 Kewajiban suami yang berpoligami	Tugas kelompok dan Diskusi	100	Kompilasi Hukum Islam,Undang-Undang KDRT, Ahmad Rofiq, Hukum islam di Indonesia, Khoirudin nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Isteri; Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam
X	Mahasiswa mampu memahami peraturan mengenai harta dalam perkawinan	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan: a.  jenis-jenis harta dalam perkawinan b. harta bersama dalam perkawinan	IX. Harta kekayaan dalam Perkawinan	Tugas kelompok dan Diskusi	50	Kompilasi Hukum Islam, Ahmad Rofiq, Hukum islam di Indonesia, Khoirudin nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Isteri; Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam
XI	Mahasiswa mampu memahami aturan hukum yang berkaitan dengan anak	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan: a. Pengertian anak b. hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.	X. Asal-usul anak      1. Pemeliharaan anak      2. Perwalian (100)	Tugas kelompok dan Diskusi	100	Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang perlindungan anak,  Ahmad Rofiq, Hukum islam di Indonesia, Khoirudin nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Isteri; Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam
XII	Mahasiswa mampu memahami aturan hukum yang berhubungan dengan perceraian	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan: a.  Prosedur perceraian b. Hal-hal yang terkait dengan perceraian	XI. Perceraian dan akibat-akibatnya 1. Tata cara Perceraian 2. Waktu Tunggu (idah)	Tugas kelompok dan Diskusi	100	Kompilasi Hukum Islam, Ahmad Rofiq, Hukum islam di Indonesia, Khoirudin nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Isteri; Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam
XIII	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang aturan hukum tentang rujuk	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prosedur rujuk menurut undang-undang	XII. Rujuk: Pengertian dan Tata cara (100)	Tugas kelompok dan Diskusi	100	Kompilasi Hukum Islam, Ahmad Rofiq, Hukum islam di Indonesia, Khoirudin nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Isteri; Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam
XIV	Mahasiswa mampu memahami aturan perkawinan campuran dalam perundang-undangan	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan: a.   pengertian perkawinan campuran menurut undang-undang b.  prosedur pelaksanaan kawin campur.	XIII. Perkawinan Campuran: Antar pemeluk agama dan beda warga Negara.	Tugas kelompok dan Diskusi	100	Kompilasi Hukum Islam, Ahmad Rofiq, Hukum islam di Indonesia, Khoirudin nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Isteri; Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam
XV	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang praktek hokum yang bertentangan dengan aturan-aturan perundang-undangan	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan alasan terjadinya praktek hukum yang menyimpang.	XIV. Praktek hukum yang menyimpang: 1.        Nikah bawah tangan 2.        Nikah Usia dini 3.        Kawin Kontrak 4.        Nikah Beda Agama	Tugas kelompok dan Diskusi	100	UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Ahmad Rofiq, Hukum islam di Indonesia; Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam
XVI	Mahasiswa mampu memahami aturan terkait dengan pemidanaan dalam perkawinan.	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sanksi pidana dalam pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan.	XV. Sanksi Pidana dalam Hukum Perkawinan	Tugas kelompok dan Diskusi	100	Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia; KUHP, Sulistiyowati Irianto dan Antonius  Cahyadi, Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradilan terhadap Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan; UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP

.

H.   Komposisi Penilaian

Aspek Penilaian	Prosentasi
Ujian Akhir Semester:	40 %
Ujian Tengah Semester	20 %
Tugas Mandiri	25 %
Keaktifan	15 %

Disusun Oleh:	Diperkisa Oleh:		Disahkan oleh:
Dosen pengampu Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA./ Cipto Sembodo, S.Ag., MA.	Penanggungjawab Keilmuan Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA.	Ketua Jurusan/Program Studi Drs. Supriatna, M.Si	Dekan Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

---

[1] Taksonomi ini disusun berdasarkan konsep taksonomi proses kognitif sebagai bagian dari tujuan pembelajaran. Lihat ANDERSON, L W, & KRATHWOHL D R (eds.) (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman.