Disertas: Teori Kredo, Resepsi dan Perubahan Hukum

Data-data tersebut saya analisis dengan menggunakan grand, middle range dan application theory : 

1.    Grand Theory

Pada tataran grand theory digunakan teori kredo. Teori kredo atau syahadat yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.[1] Teori ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid yang menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah ta’ala, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah ta’ala dalam hal ini taat kepada perintah Allah ta’ala dan sekaligus taat kepada Rasulullah SAW dan sunnahnya.

Teori Kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb.[2] Ia menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam madzhab seperti Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang Politik Hukum Internasional Islam (Fiqh Siyasah Dauliyyah) dan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Mereka mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas. Teori teritorialitas dari Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan. Sementara teori non teritorialitas dari Imam Syafi’i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di mana pun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan.

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut madzhab Syafi’i sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori Kredo atau Syahadat ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir Teori Receptio in Complexu di zaman Belanda.

Intisari dari teori ini adalah bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh hukum Islam sebagai bentuk konsekuensi syahadatnya. Namun dalam prakteknya ternyata banyak umat Islam yang tidak bisa melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Islam. Oleh karena itu teori ini tidak mengaitkannya dengan tradisi dan budaya yang ada di masyarakat sehingga diperlukan teori lainnya untuk menjelaskan deskripsi dari penelitian ini.

Namun, teori kredo ternyata belum mampu untuk menjelaskan mengenai penyerapan hukum Islam oleh masyarakat adat. Karena dalam faktanya walaupun mereka telah memeluk agama Islam namun dalam kehidupan sehari-hari tidak semua hukum Islam mereka laksanakan. Oleh karena itu diperlukan teori lain untuk bisa menjelaskan obyek penelitian ini yang akan dituangkan dalam middle theory.  

2.    Middle Theory

Penyerapan hukum Islam oleh masyarakat adat adalah sebuah fenomena yang terjadi di Indonesia. Maka untuk mendeskripsikan fenomena ini peneliti menggunakan teori resepsi (receptie) sebagai Middle theory. Teori ini digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut masalah penyerapan hukum Islam oleh masyarakat di Indonesia maka. Teori resepsi adalah teori mengenai penyerapan hukum Islam oleh masyarakat Indonesia karena beberapa alasan, sebagian karena kesadaran akan konsekuensi syahadatnya, sebagian karena peraturan dari pemerintah menghendaki demikian dan karena kondisi lingkungan mengharuskan hal tersebut.

Penyerapan hukum Islam oleh masyarakat di Indonesia telah menarik  perhatian beberapa cendekiawan dari Belanda untuk melakukan studi dengan tema ini. Maka munculah beberapa teori mengenai hal ini yaitu teori receptio in complexu dan theory receptie. Kedua teori ini setelah masa kemerdekaan dikritik oleh para ahli hukum dalam negeri dengan theory receptie exit dan theory receptio a contrario. Berikut adalah pembahasannya:    

Teori pertama tentang penyerapan hukum adalah teori receptio in complexu yang dirumuskan oleh Lodewijk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927).[3] Sebelumnya teori ini juga disebutkan oleh H.A.R. Gibb, Menurut teori ini bagi orang Islam yang berlaku penuh adalah hukum Islam sebab dia telah memeluk Islam walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan. Secara fakta teori Berg lebih rinci dibandingkan teori yang dikemukakan H.A.R. Gibb, sebab prakteknya hingga sekarang umat Islam di Indonesia masih banyak yang belum taat dalam menjalankan ajaran Islam. Ketaatan mereka masih terbatas pada shalat lima waktu, zakat, puasa dan haji, sedangkan ajaran Islam lainnya masih kurang diperhatikan misalnya ajaran Islam tentang ekonomi dan perbankan Islam.[4]

Teori penerimaan hukum ini kemudian dikenal dengan istilah receptio in complexu yaitu penerimaan hukum Islam secara keseluruhan oleh masyarakat yang beragama Islam. Karakteristik dari teori ini adalah:

1.        Hukum Islam dapat berlaku di Indonesia bagi pemeluk Islam

2.        Umat Islam harus taat pada ajaran Islam

3.        Hukum Islam berlaku universal pada berbagai bidang ekonomi, hukum pidana dan hukum perdata.[5]

Teori ini menjadi acuan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah penjajah waktu itu dengan dikeluarkannya peraturan dalam Regeering Reglement (RR) th.1855, Statsblad 1855 Nomor 2. RR merupakan Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Bahkan dalam ayat 2 pasal 75 RR itu ditegaskan: ”Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia itu atau dengan mereka yang dipersamakan dengan mereka maka mereka tunduk kepada hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama (godsdienstige wetten) atau ketentuan-ketentuan lama mereka”.

Teori ini kemudian digantikan oleh teori receptie yang menyatakan bahwa hukum Islam di Indonesia baru berlaku apabila hukum adat menghendaki hal tersebut. Teori ini merupakan hasil dari penelitian Christian Snouck Hurgronye (1857-1936) yang dilakukan di Aceh dan Gayo. Ia menyimpulkan bahwa hukum Islam di Indonesia baru berlaku ketika telah diterima (receptie) oleh hukum adat. Teori ini tidak lepas dari kepentingan bangsa penjajah waktu itu yang ingin melemahkan perjuangan umat Islam di Indonesia. Teori ini kemudian dikuatkan oleh kebijakan pemerintah kolonial dengan dikeluarkannya Wet op De Staatsregeling (IS) atau IS (Indische Staatsregeling) tahun 1929 Pasal 134 ayat (2) yang berbunyi: ”Dalam hal terjadi masalah perdata antar sesama orang Islam, akan diselesaikan oleh Hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya”.[6] 

Teori ini mendapat pertentangan yang sengit dari kalangan umat Islam dan juga tokoh-tokoh hukum Belanda, Hazairin menyebut teori ini sebagai teori Iblis karena telah mematikan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Sementara Mr. Scholten van Oud Haarlem menulis sebuah nota kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap Bumiputera sebagai pencegahan terhadap perlawanan yang akan terjadi, maka diberlakukan pasal 75 RR (Regeering Reglement) suatu peraturan yang menjadi dasar bagi pemerintah Belanda untuk menjalankan kekuasaannya di Indonesia, S. 1855: 2 memberikan instruksi kepada pengadilan agar tetap mempergunakan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan itu sejauh tidak bertentangan dengan kepatutan dan keadilan yang diakui umum.

Teori yang dirumuskan Hazairin dikenal dengan teori receptie exit yang berarti bahwa setelah Indonesia merdeka dan setelah UUD 1945 dijadikan UUD negara, maka walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berdasarkan ajaran receptie tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Setelah Proklamasi, kemudian Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku yang di dalamnya ada semangat merdeka di bidang hukum. Dengan peraturan peralihannya guna menghindari kevakuman hukum masih diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan bangunan-bangunan hukum yang ada selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Beliau berpendapat bahwa banyak aturan pemerintah Hindia Belanda yang bertentangan dengan UUD. Pertentangan tersebut terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea ke III dan Alinea ke IV serta pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan dari teori ini adalah:

1.    Teori receptie telah patah, tidak berlaku dan exit dari tata negara Indonesia sejak Tahun 1945 dengan merdekanya bangsa Indonesia dan memulai berlakunya UUD 1945 dan dasar negara Indonesia. Demikian pula keadaan itu setelah adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali pada UUD 1945.

2.    Sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 maka negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia bahannya adalah hukum agama. Negara mempunyai kewajiban kenegaraan untuk itu.

3.    Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum Nasional Indonesia itu bukan hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain. Hukum agama di bidang hukum perdata dan hukum pidana diserap menjadi hukum nasional Indonesia. Istilah hukum baru Indonesia dengan dasar Pancasila.[7]

Selanjutnya muncul Teori Receptio A Contrario yang dikemukakan oleh Sajuti Thalib sebagi murid Hazairin, teori ini menyebutkan bahwa bagi umat Islam berlaku hukum Islam, hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori Receptio A Contrario memiliki unsur-unsur berikut:

1.      Hukum Islam berlaku di Indonesia

2.      Bagi umat Islam Indonesia berlaku hukum Islam.

3.      Hukum adat bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.[8]

Semua teori tersebut memiliki banyak kelebihan dan kekurangan, maka untuk melihat pola-pola penyerapan hukum Islam yang dilakukan oleh masyarakat adat bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai teori, namun karena ruang lingkupnya adalah fakta hukum maka teori yang untuk digunakan adalah teori Receptie (penyerapan hukum).  

3.    Application Theory

Application theory yang digunakan adalah teori perubahan hukum dan seperangkat kaidah hukum Islam mengenai perubahan hukum. Teori perubahan hukum digunakan untuk mengetahui unsur-unsur internal dan eksternal masyarakat yang menjadi pengubah hukum. Perubahan hukum tidak bisa lepas dari perubahan sosial, karena hukum sebagai sub system dari system sosial.[9] Teori yang mengkaji mengenai perubahan sosial adalah Teori Fungsionalisme Struktural dari Talcott Parson, teori ini dipengaruhi oleh adanya asumsi bahwa ada kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial yaitu adanya keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Asumsi dasar teori ini adalah bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.[10]

Teori Fungsionalisme Struktural memandang bahwa seluruh tindakan manusia itu bersifat voluntaristik, artinya karena tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan, dengan mengindahkan nilai, ide dan norma yang disepakati. Tindakan individu manusia memiliki kebebasan untuk memilih sarana (alat) dan tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi-kondisi, dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma.

Prinsip-prinsip pemikiran Talcott Parsons, yaitu bahwa tindakan individu manusia itu diarahkan pada tujuan. Di samping itu, tindakan itu terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti, sedang unsur-unsur lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain itu, secara normatif tindakan tersebut diatur berkenaan dengan penentuan alat dan tujuan. Atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa tindakan itu dipandang sebagai kenyataan sosial yang terkecil dan mendasar, yang unsur-unsurnya berupa alat, tujuan, situasi, dan norma.[11]

Dengan demikian, dalam tindakan tersebut dapat digambarkan yaitu individu sebagai pelaku dengan alat yang ada akan mencapai tujuan dengan berbagai macam cara, yang juga individu itu dipengaruhi oleh kondisi yang dapat membantu dalam memilih tujuan yang akan dicapai, dengan bimbingan nilai dan ide serta norma. Perlu diketahui bahwa selain hal-hal tersebut di atas, tindakan individu manusia itu juga ditentukan oleh orientasi subjektifnya, yaitu berupa orientasi motivasional dan orientasi nilai. Tindakan individu tersebut dalam realisasinya dapat berbagai macam karena adanya unsur-unsur sebagaimana dikemukakan di atas.

Sistem sosial terdiri dari sejumlah aktor-aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan atau fisik, aktor-aktor yang mempunyai motivasi dalam arti mempunyai kecenderungan untuk mengoptimalkan kepuasan yang hubungannya dengan situasi mereka didefinisikan dan dimediasi dalam term sistem simbol bersama yang terstruktur secara kultural.[12]

Merujuk pada pendapat Talccott parson maka aksi/action itu bukan perilaku/behavour. Aksi merupakan tindakan mekanis terhadap suatu stimulus sedangkan perilaku adalah suatu proses mental yang aktif dan kreatif. Talcott Parsons beranggapan bahwa yang utama bukanlah tindakan individu melainkan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang menuntut dan mengatur perilaku itu. Kondisi objektif disatukan dengan komitmen kolektif terhadap suatu nilai akan mengembangkan suatu bentuk tindakan sosial tertentu. Talcott Parsons juga beranggapan bahwa tindakan individu dan kelompok itu dipengaruhi oleh system sosial, system budaya dan system kepribadian dari masing-masing individu tersebut. Talcott Parsons juga melakukan klasifikasi tentang tipe peranan dalam suatu system sosial yang disebutnya Pattern Variables, yang di dalamnya berisi tentang interaksi yang avektif, berorientasi pada diri sendiri dan orientasi kelompok.

Selanjutnya Parson menyebutkan bahwa Teori Sistem adalah suatu kerangka yang terdiri dari beberapa elemen/sub elemen/sub system yang saling berinteraksi dan berpengaruh. Konsep system digunakan untuk menganalisis perilaku dan gejala sosial dengan berbagai system yang lebih luas maupun dengan sub system yang tercakup di dalamnya. Contohnya adalah interaksi antar keluarga disebut sebagai system, anak merupakan sub system dan masyarakat merupakan supra system, selain kaitannya secara vertikal juga dapat dilihat hubungannya secara horizontal suatu system dengan berbagai system yang sederajat.

Dalam pandangan Talcott Parsons, masyarakat dan suatu organisme hidup merupakan system yang terbuka yang berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan lingkungannya. System kehidupan ini dapat dianalisis melaui dua dimensi yaitu : interaksi antar bagian-bagian/elemen-elemen yang membentuk system dan interaksi/pertukaran antar system itu dengan lingkungannya. Talcott Parsons membangun suatu teori system umum/Grand Theory yang berisi empat unsur utama yang tercakup dalam segala system kehidupan, yaitu : Adaptation, Goal Attainment, Integration dan Latent Pattern Maintenance.

Setiap individu memiliki perilaku dalam bentuk gerakan fisik yang dilakukan karena adanya suatu kebutuhan. Perilaku ini tidak ada kaitannya dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Misalnya perilaku seseorang untuk berpakaian apa adanya ketika berada di kamar atau di rumahnya. Kemudian perilaku ini akan berubah ketika ia dihadapkan pada orang lain yang akan menemuinya. Ia memakai pakaian yang “layak” dan rapi untuk menemui orang lain tersebut. perilaku individu yang dipengaruhi oleh lingkungan disebut dengan tindakan (action). Pada dasarnya tindakan seseorang akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sebagai contoh seseorang yang bertempat tinggal di pantai akan berperilaku dengan cara bicara yang keras karena ia harus menyesuaikan diri (adaptation) dengan lingkungan di sekitarnya. Tindakan seseorang dengan berbicara keras karena tinggal di sekitar pantai bertujuan agar pihak yang diajak bicara bisa mendengarkan pembicaraannya tersebut. Tujuan ini dalam teori Parson disebut goal attainment.  

Tindakan dari individu yang berada pada suatu wilayah tidaklah sama, oleh karena itu perilaku gerak fisik dan adatasi lingkungan akan memunculkan adanya system norma. System ini berfungsi sebagai patokan bagi setiap individu di suatu masyarakat agar menyelaraskan perilaku dan tindakannya sesuai dengan norma yang telah ditentukan tersebut. System sosial ini dilakukan secara terus-menerus (lattency) sehingga menjadi sebuah system budaya (cultural system). Selanjutnya system budaya akan mengontrol system sosial, sebagaimana system sosial mengontrol tindakan individu.    

Hukum sebagai salah satu sub system sosial memiliki fungsi untuk mengontrol perilaku dan tindakan setiap individu dalam suatu komunitas. Oleh karena itu perubahan hukum akan dipengaruhi oleh system budaya dan perilaku individu. Sedangkan perubahan system budaya akan dipengaruhi oleh perilaku dan tindakan individu. System norma hukum merupakan bagian dari system sosial dengan fungsi integrasi antar orang (individu). Pada saat yang sama ia merupakan fungsi dari kebudayaan. Dengan demikian hukum merupakan hubungan timbal balik antara system sosial dan system budaya serta individu pada suatu komunitas. 

Perubahan sosial dalam suatu masyarakat di dunia ini merupakan suatu hal yang normal, yang tidak normal justru jika tidak ada perubahan. Demikian juga dengan hukum, hukum yang dipergunakan dalam suatu bangsa merupakan pencerminan dari kehidupan sosial suatu masyarakat yang bersangkutan. Dengan memperhatikan karakter suatu hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat (bangsa) akan terlihat pula karakter kehidupan sosial dalam masyarakat itu. Hukum sebagai tatanan kehidupan yang mengatur lalu lintas pergaulan masyarakat, dengan segala peran dan fungsinya akan ikut berubah mengikuti perubahan sosial yang melingkupinya.

Cepat atau lambatnya perubahan hukum dalam suatu masyarakat, sangat tergantung dalam dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat dalam kehidupan sosialnya berubah dengan cepat, maka perubahan hukum akan berubah dengan cepat pula, tetapi apabila perubahan itu terjadi sangat lambat, maka hukum pun akan berubah secara lambat seiring dan mengikuti perubahan sosial dalam masyarakat itu.[13]

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat akan membawa konsekuensi pada perubahan hukum dalam berbagai aspek kehidupan karena berbagai aspek tersebut saling kait mengkait satu dengan yang lain. Oleh karena kehidupan masyarakat terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman, maka berubah pula budaya masyarakat di suatu tempat yang pada akhirnya diikuti pula dengan perubahan hukum.

Apabila dikaitkan dengan masalah penelitian yaitu penyerapan hukum maka perubahan hukum suatu komunitas tidak hanya disebabkan oleh perubahan struktur sosial (social structure) tetapi juga perubahan system budaya (cultural system). Perubahan hukum dalam penelitian ini adalah penyerapan mereka terhadap system hukum lain dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal pada masyarakat tersebut.

Application theory menggunakan pula seperangkat kaidah-kaidah hukum Islam yang berkenaan dengan perubahan hukum. Kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan ‘urf, diantaranya: اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ (Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum), اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا (Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya), dan لاَيُنْكِرُتَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ (Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa). Kaidah-kaidah tersebut memberikan pedoman bahwa hukum Islam memiliki sifat elastis sehingga akan bisa selaras dengan perkembangan zaman.      

Perubahan hukum berupa penyerapan hukum Islam yang terjadi pada masyarakat Kampung Marunda Pulo, Kampung Naga dan Baduy terjadi karena beberapa faktor, di antara faktor yang paling dominan adalah berubahnya perilaku individu dikarenakan interaksi mereka dengan masyarakat lain yang memiliki system hukum yang berbeda. 

Alur berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Penelitian mengenai penyerapan hukum Islam saya teliti sejak September 2012 hingga Mei 2014. Panjangnya masa penelitian agar data-data yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu untuk melihat pola-pola perubahan selama siklus satu tahun sebagai siklus berulang dalam kehidupan suatu komunitas.     

---

[1] Juhaya S Praja, Filsafat Hukum Islam (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM, 2009) hlm. 133.  

[2] H.A.R. Gibb, The Modern Trends in Islam, (Chicago: The University of Chicago Press, 1950), hlm.

[3] Sajuti Thalib, Receptio A Contratrio, Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam. (Jakarta:  Bina Aksara, 1985), c et. Kelima, hlm. 5

[4] Sajuti Thalib, Receptio A Contratrio, Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam. (Jakarta: Bina Aksara,1985), cet. Kelima, hlm. 5

[5] Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, hlm. 81.

[6] R. Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2000), cet. Ke-lima belas, hlm.10.

[7] Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), cet. Ketiga, hlm. 52.

[8] Lihat Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya. (Bandung: Pustaka Setia, 2011), cet. I, hlm. 81

[9] Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 24.

[10] Pip Jones, Pengantar Teori-teori Sosial, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010) hlm. 67.

[11] Talcott Parsons, Social Systems and The Evolution of Action Theory (New York: The Free Press, 1975).

[12] Talcott Parsons, hlm. 5-6.

[13] Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, (Jakarta : Kecana Prenada Media, 2006),  hlm. 78